Putusan ini diambil dalam rapat paripurna DPRD DIY yang berlangsung Senin (13/12/2010), yang dipimpin Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Saat pemukulan palu keputusan itu, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat telah meninggalkan ruang sidang.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat dalam sikap fraksinya yang dibacakan pada rapat paripurna itu memang tak jelas menyatakan apakah mendukung penetapan. Sedangkan fraksi-fraksi lainnya di DPRD, seperti FPKS, FPDI, FPG,
FPKB, FPAN, serta fraksi gabung PNPI Raya dalam pernyataan sikapnya jelas mendukung penetapan walau dalam redaksional berbeda.

Contohnya, juru bicara FPKB, Sukamto, hanya menyebutkan fraksinya mendukung penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wagub, tapi tak menyebutkan apakah untuk sultan-sultan ataupun paku alam-paku alam seterusnya akan langsung ditetapkan menjadi gubernur dan wagub.

FPNPI Raya, melalui juru bicaranya, Edy Susilo, mengatakan bahwa mereka mendukung penepatan dan akan memperjuangkan aspriasi rakyat DIY dalam pembahasan RUUK. Namun disebutkan juga bila dalam pembahasan itu terjadi deadlock soal bagaiamana mekanisme pengisian jabatan gubernur/wagub di DIY, maka fraksi ini memandang perlu dilakukannya referendum untuk menentukan mekanisme terbaik.

Fraksi PKS dengan juru bicara Ahmad Sumiyanto besikap agar pengisian jabatan gubernur/wagub dilakukan dengan menetapkan Sultan HB X dan PA IX. Fraksi ini juga tak memberikan jalan keluar mekanisme apa yang dipakai
untuk memutuskan gubernur dan wagub DIY selanjutnya, apakah dengan langsung menetapkan Sultan dan Paku Alam yang bertahta langsung menjadi gubernur atau tidak.

Fraksi PAN dengan juru bicara Istianah ZA bersikap bahwa mekanisme penetapan adalah pilihan terbaik untuk pengisian jabatan gubernur dan wagub. ”FPAN berpendapat bahwa kepemimpinan yang bersifat turun temurun, sekalipun mungkin dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, harus tetap dianggap konstitusional sesuai pasal 18B UUD 1945 [yang mengakui adanya daerah istimewa di Indonesia],” katanya.

Juru bicara fraksi Partai Golkar, Rani Rumintato, mengatakan fraksinya sudah sejak 13 tahun lalu memperjuangkan mekanisme penetapan dalam pengisian jabatan gubernur dan wagub di DIY. ”Kami tetap konsisten sampai saat ini,” kata Rani.

Begitu juga FPDI dengan juru bicaranya Totok Hedi mengatakan bahwa konsisten dengan sikap awal, yakni mengusulkan agar Sultan HB dan PA ditetapkan jadi gubernur dan wagub.

Apapun sikap FPD ini, Yoeke mengatakan bahwa keputusan DPRD DIY menudung penetapan telah diambil sesuai dengan prosedur tatip dewan. ”Sebelum memutuskan sebagai ketua sidang saya sudah menanyakan kepada peserta sidang dan yang hadir menyatakan setuju mendukung penetapan.
Kalau anggota tak FPD hadir saat itu, mereka dengan sendirinya telah tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara pribadi,” tuturnya.

Yoeke membenarkan bahwa semua anggota FPD sepertinya telah meningggalkan ruangan sebelum sidang secara keseluruhan selesai. Bahkan seusai pembacaan sikap fraksi, yakni saat sidang ditunda sementara
untuk rapat pimpinan fraksi-fraksi untuk menyusun draf kepurusan, FPD tidak mengirim utusannya — absen. ”Intinya sekarang ini sikap DPRD DIY jelas. Bila ada yang bertanya sikap DPRD adalah mendukung penetapan,” kata dia.

Bagaimana bila sikap ini diabaikan Pemerintah Pusat dan DPR dalam pembahasan RUUK? ”Logikanya DPRD adalah perwujudan dari perwakilan warga DIY. Tentunya tak sangat disayangkan bila sikap ini diabaikan begitu saja untuk membuat perundang-undangan yang berkaitan dengan rakyat DIY,” kata dia. n

“Bagaimanapun, perkembangan politik bangsa ini akan tergantung kehendak rakyat. Tapi saya meyakini, kalau Sri Sultan “diganggu” oleh siapa pun berkaitan dengan pencalonannya baik sebagai presiden maupun wapres, justru Sri Sultan diuntungkan, karena dia akan banyak mendapat simpati dari rakyat,” katanya di Jakarta, Senin, menanggapi pernyataan pimpinan DPP Partai Golkar seperti dikutip Republika Newsroom, Senin (26/1).

Ketua DPP Partai Golkar, Burhanuddin Napitupulu, sebelumnya menyatakan, kalau Sultan serius dengan Megawati atau konsisten dengan deklarasinya sebagai capres, maka dia harus menyatakan mundur dari pencalonan presiden Partai Golkar.

Burhanuddin mengatakan, sikap dan langkah Sultan yang bersedia didekati oleh Megawati dan tokoh partai lain untuk meningkatkan daya tawar dan citra dirinya, dinilainya tidak etis.

Burhanuddin Napitupulu menyatakan, pernyataan mundur dari pencalonan presiden Partai Golkar itu penting demi menjaga etika politik.

Pinantun memuji perkembangan sikap politik Sri Sultan mengenai pilpres yang dinilainya lebih maju. Namun ia mengakui adanya semacam hambatan yang menghadangnya, dan menyatakan tak bisa memahami argumentasi pihak-pihak yang menghadangnya tersebut dari sisi demokrasi.

Ia mengingatkan, Sri Sultan sebagaimana ayahandanya, mantan wapres Sri Sultan Hamengkubuwono IX, merupakan tumpuhan banyak rakyat paling tidak di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Ia juga mengingatkan kepada generasi muda Golkar, bahwa Sri Sultan bagaimanapun tetap anggota dan kader Golkar, karena dia sudah berada di sana sejak lahirnya Sekretariat Bersama Golkar yang menjadi cikal bakal lahirnya Golkar dan Partai Golkar sekarang.

“Karena itu saya meyakini, kalau Sri Sultan “diganggu” , justru menjadi “amunisi” tambahan bagi dia, yang akan membuat dia semakin populer,” ujarnya.

Dalam hal ini, mantan anggota dewan penasehat DPP Golkar itu mengingatkan, kasus Akbar Tanjung.

Jika Sri Sultan diperlakukan seperti itu, “Sama dengan kasus Akbar Tanjung, yang hingga sekarang tintanya pun belum kering.”

Ia juga mengingatkan, menjelang pilpres kader Golkar mestinya merapatkan barisan, mendekati tokoh-tokoh senior dan para sesepuhnya yang berpengalaman.

“Bukannya mengeluarkan tanggapan-tanggapan yang berakibat sebaliknya, yang justru bisa menjadi “amunisi” bagi pihak-pihak lainnya,” demikian Pinantun Hutasoit. ant/fif

Pembangunan pasar Ngasem menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi DIY. ”Konsep pasar burung ke depan nantinya bukan pasar, tetapi kayak tempat rekreasi di kebun karena ruang terbuka. Untuk burung akan ditaruh di sangkar dan digantung-gantung di taman kebun,” kata Hery Zudianto, Walikota Yogyakarta seusai Rakor yang dipimpin Gubernur DIY di Kepatihan Yogyakarta, Jumat (9/1/2009).

Dikatakan Herry Zuhdianto, pembeli akan melihat burung-burung dalam sangkar yang digantung di kebun. Pengunjung akan tertarik dan akan bertanya pemiliknya. Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyelesaikan pembangunan pasar burung tahun 2009. Dana pembangunan pasar burung di Dongkelan sekitar Rp 5,5 – 6 miliar.

Sedangkan pembangunan Pasar Ngasem akan didanai Pemerintah Provinsi DIY. Namun Herry Zudianto tidak mengetahui berapa besar dana yang dibutuhkannya. Namun konsep pembangunan Pasar Ngasem akan menjadi pintu masuk ke Tamansari.

”Pasar Ngasem nantinya akan dirubah. Kayak semacam pintu gerbang ke Tamansari. Namun di sana akan tetap mempertahankan pasar tradisonalnya,” kata Herry.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika ditanya tentang pembangunan Pasar Ngasem mengatakan menunggu pasar burung Dongkelan selesai dibangun. Kemudian pedagang dipindah ke Dongkelan. ***

Pernyataan itu disampaikan Wakil Sekjen DPP Merti Nusantara, Bondan Nusantara, Kamis (8/1/2009) di Sekretariat Merti Nusantara, Jalan Mangkuyudan No. X Yogyakarta. Ditambahkannya, sebagai upaya membuka
lebat-lebar hak rakyat dalam menentukan pilihannya jauh lebih baik jika dilakukan dengan gerakan nasional.

“Kalau dalam memilih anggota legislatif rakyat sudah kehilangan haknya untuk ikut menentukan calon, maka dalam menentukan siapa calon presiden yang layak masuk dalam bursa pilpres, seyogyanya dikembalikan
sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Untuk ini dibutuhkan sikap legawa, ikhlas dari para pemimpin nasional. Kami percaya bahwa partai politik semakin memiliki kematangan dan semakin mampu menangkap apa yang menjadi aspirasi rakyat,” kata Bondan Nusantara.

Menurut Bondan, politik yang mahal sebagai akibat komersialisasi politik harus digantikan dengan politik yang murah. Politik yang elitis harus digantikan dengan politik yang merakyat. Yakni, politik yang ramah pada aspirasi, prakarsa, dan kreativitas rakyat. Selain itu, diperlukan gerakan nasional untuk mengembalikan jiwa “republik” kepada masyarakat. Mengingat, negara adalah milik rakyat. Namun, ironisnya yang terjadi saat ini rakyat tidak memiliki kedaulatan di negeri sendiri.

Keterlibatan rakyat dalam membentuk, menata, dan menjalankan negara, harus dikembalikan agar rakyat tidak
lagi sekedar menjadi angka dalam proyek survei yang manipulatif. Wajah politik yang komersial tercermin dari merebaknya politik advertensi.

Globalisasi industri kampanye telah menjadikan politik bukan sebagai arena rakyat, melainkan arena pemodal. Akibatnya, rakyat tidak ubahnya seperti batang statistik, yang dijadikan sasaran survei dan ditampilkan secara matematis. Politik tidak ubahnya sebagai angka dengan mengabaikan nilai humanisme rakyat sebagai manusia.

“Bisa dibayangkan yang akan terjadi di masa depan. Kalau arena politik dikuasai kalangan the haves. Kreativitas politik ala rakyat, keswadayaan, kegotongroyongan, dan mobilisasi sumberdaya publik, menjadi barang aneh. Sebaliknya, yang populer adalah politik yang digerakkan oleh pemilik kapital. Rakyat tidak pernah terlibat aktif dan hanya diundang ketika hari coblosan datang,” ucap Bondan. ***

Seorang warga Kedon Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, mBah Suminto bersama rekannya sangat antusias mengambil air tumpahan. Meskipun harus berdesak-desakan, namun tidak menyurutkan niatnya untuk merebut air tumpahan.

”Setiap tahun saya selalu ke sini untuk mengikuti nguras enceh,” kata mBah Suminto seperti dikutip Kedaulatan Rakyat, Sabtu (3/1/2009).

Ketika ditanya untuk apa air tersebut? mBah Suminto mengatakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk sarana pengobatan berbagai penyakit. ”Hanya sebagai sarana saja, sedangkan yang memberikan kesembuhan Allah SWT,” katanya.

Prosesi nguras enceh dimulai dengan doa bersama di sisi barat dan timur. Di sisi barat dipimpin Bupati Jurukunci Yogyakarta, KRT Hastana Nagara dan sisi timur dipimpin Jurukunci Keraton Surakarta, KPH Suryo Nagara.

Usai berdoa dilakukan selamatan sebelum dimulai pengisian enceh. Sedangkan warga yang hadir sibuk berebut nasi uduk dengan takir. Ada empat enceh yang diisi air yaitu Nyai Danumurti, Kyai Danumaya, Kyai Mendung dan Kyai Siyem. ***

Menurut GBPH H Joyokusumo, Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Yogyakarta Hadiningrat, tradisi ini sengaja dilestarikan oleh pewaris Kerajaan Mataram Islam yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pusaka yang di-jamas di antaranya, keris, tombak, pedang dan kereta kencana. ”Tradisi ini terus di-uri-uri,” kata Joyokusumo pada Jamasan, Jumat Kliwon (2/1/2009).

Hari pertama jamasan dilakukan secara tertutup oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, sentono dalem, dan keluarga kraton Yogyakarta. Pusaka yang di-jamas di antaranya, tombak Kanjeng Kyai Ageng Pleret, Kanjeng Kyai Ageng Baru, Kanjeng Kyai Ageng Megatruh, Kanjeng Kyai Ageng Gondotapan, dan Kanjeng Kyai Ageng Godowedono.

Sedangkan keris di antaranya, Kanjeng Kyai Ageng Kopek, Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturut, Kanjeng Kyai Ageng Purbaniat dan Kanjeng Kyai Ageng Toya Tinabang.

Jamasan di hari kedua dilakukan abdi dalem dan terbuka untuk umum. Pusaka yang di-jamas di antaranya, kereta Kanjeng Nyai Jimat yaitu kereta buatan Portugis tahun 1750. Kereta ini merupakan kereta pusaka tertua Keraton Yogyakarta yang dipakai semasa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono I-III. Serta Kanjeng Kyai Harsunobo yang digunakan Sri Sultan Hamengku Buwono VII.

Jamasan pusaka, khususnya kereta yang dilakukan di halaman Museum Kereta Keraton, Jalan Rotowijayan Yogyakarta ini didatangi banyak orang yang ingin menyaksikan dan mengambil air bekas jamasan. Menurut kepercayaan mereka air tersebut bisa mendatangkan berkah.

Setiap jamasan disediakan berbagai macam sesaji yaitu jajanan pasar, nasi tumpeng dan gudangan, jenang baro-baru (rupa-rupa), kendi berisi air dan bunga, seekor ayam jantan hidup, telur, ingkung ayam cemani dan kampung, kemenyan, kloso bongko (tikar pandan), dan kembang setaman. ***

Hal itu ia kemukakan saat ditanya wartawan tentang wacana yang mengemuka bahwa Sultan HB X dicalonkan menjadi Wapres Megawati Soekarnoputri. ”Nanti sajalah. Saya ini waktu deklarasi tanggal 28 Oktober lalu kan jadi calon presiden bukan wakil presiden,”kata Sultan usai Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY, di Kantor DPRD DIY Malioboro, Sabtu (20/12).

”Kalau dibalik Sultan menjadi Presiden dan Megawati menjadi Wakil Presiden?”, tanya wartawan mengejarnya. Ia sambil masuk mobil mengatakan, “Jangan ditanyakan sekarang. Nanti saja.”

Menurut Sultan saat ini belum waktu yang pas dirinya untuk memberikan keputusan apakah menjadi capres atau cawapres. ”Jangan ditanyakan sekarang lah. Ya nggak tahu nanti saja,”kata dia.

Seperti diketahui selain namanya menanjak sebagai capres dan cawapres favorit, belakangan ini nama Sri Sultan HB X juga ramai diwacanakan sebagai pasangan yang solid dan terkuat jika disandingkan dengan Megawati Sukarnoputri. n

”Pada saat yang bersamaan, simpul-simpul Merti Nusantara lainnya juga Rabu (17/12/2008) kemarin telah dilaunching di 33 provinsi dan di 177 kabupaten di Indonesia,” kata Roby Hermawan.

Roby Hermawan kemarin menyebutkan dirinya sebagai ketua Merti Nusantara Simpul DI Yogyakarta. Ia mengatakan Merti Nusantara merupakan organisasi yang didedikasikan bagi pengembangan kebudayaan, dengan melakukan kajian-kajian terhadap strategi pembangunan bangsa yang bertumpu pada budaya.

Katanya, Merti Nusantara menjadi fasilitator masyarakat yang menyampaikan aspirasi pada Pisowanan Agung 28 Oktober 2008 lalu di Alun-alun Utara Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Sri Sultan HB X lalu menyampaikan kesediaannya untuk maju sebagai calon presiden Republika Indonesia melalui Pemilu 2009.

Dan sebagai tindak lanjutnya, kata Roby, lalu dibentuklah simpul-simpul Merti Nusantara di seluruh Indonesia. Bahkan Merti Nusantara simpul Balikpapan lebih dulu melaunching diri, yakni pada tanggal 16 Desember, katanya. Merti Nusantara dibentuk sebagai dukungan terhadap perlunya adanya perubahan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik lagi.

Melalui gerangan ini, katanya, Merti Nusantara membuka kesempatan luas bagi masyarakat, lembaga atau perorangan untuk dapat memberikan dukungan terhadap kesediaan pencalonan Sultan untuk menjadi presiden RI.Merti Nusantara, katanya, melihat Sri Sultan HB X sebagai tokoh yang layak untuk membawa perubahan tersebut, dengan memimpin bangsa ini keluar dari krisis yang dialami selama ini.

Roby berharap masyarakata dapat mendukung gerakan menuju perubahan ini, dengan mengkampanyekan dan mendukung kesediaan pencalongan diri Sultan menjadi presiden, dan membuktikannya dengan memilihnya, bila Sultan nanti tampil sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. ***

————————————-

Merti Nusantara Support March Sultan HB X

BANTUL – The founding Vertex in Merti Nusantara Yogyakarta, a movement to be lead to the road Sultan Hamengku Buwono X to the presidency chair, declared yesterday at the Convention Center PG Madukismo, Bantul, Yogyakarta.  The presidium of the organization is at the center has been established, led by secretary general Kuntorohariadi.

“At the same time, twist-knot Merti Nusantara other Wednesday (17/12/2008) yesterday in order to have been in 33 provinces and 177 districts in Indonesia,” said Roby Hermawan.

Roby Hermawan yesterday as head of state himself Merti Vertex archipelago of Yogyakarta. He said Merti Nusantara is the organization that is dedicated to the development of the culture, by conducting studies on the development strategy that relies on the nation’s culture.

He said, Merti Nusantara become facilitators to convey the aspirations of the people in the Pisowanan Agung 28 October 2008 and in the plaza North of Yogyakarta. On the occasion, Sri Sultan HB X and made to deliver forward as candidates for presidential elections Republic  Indonesia through 2009.

And as follow-ups, said Roby, and made noose-knot Merti in the archipelago of Indonesia. Even Merti Nusantara knot Balikpapan first release  themselves, namely, on 16 December, he said. Merti archipelago was formed as a support for the changes need to build the future of the nation better.

Through this move, he said, Merti Nusantara wide open opportunity for the people, institutions or individuals to be able to provide support to the candidature of the Sultan to become president RI.Merti archipelago, he said, to see Sri Sultan HB X as a reasonable figure to bring these changes, with to lead this nation out of crisis experienced during this.

Roby hope the people  support the movement towards change, and took with the support of the Sultan as candidate become president, and would  chose , when the Sultan later appear as a candidate in the presidential elections 2009. ***

Ketua DPP PDIP Thahjo Kumolo mengatakan, nama Sultan hingga saat ini masih menduduki rangking pertama dari survei internal yang dilakukan PDIP. ”Makanya ketika Bu Mega meluncurkan buku beliau (Sultan-red) juga diundang. Tetapi kita tetap akan melihat gelagat perkembangan dan kita tunggu bagaiman Sultan apakah nanti akan punya kendaraan atau tidak. Tapi kita lihat responnya juga cukup politis, dan nampaknya jika Megabuwono akan lebih bagus,” papar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri peresmian Tamanpintar Yogyakarta yang dilakukan Presiden SBY, Selasa (16/12/2008).

Namun begitu kata Tjahjo, pihaknya tetap akan melihat kemungkinan nama lainnya yang akan diduetkan dengan Megawati pada Pilpres 2009 mendatang. Karena berdasarkan survei itu kata dia, selain Sultan muncul nama-nama lain yaitu Hidayat Nur Wahid, Wiranto dan Prabowo serta Jusuf Kalla.

Lima nama itupun muncul sebagai rangking lima besar survei internal DPP PDIP terhadap 17 nama caon wapres yang akan dijagokan partai itu untuk berduet dengan Megawati. Kelima nama itupun akan disampaikan DPP PDIP dalam Rakernas PDIP di Solo Jawa Tengah pada tanggal 26-28 Desember 2008 mendatang.

”Kita akan lihat hingga menjelang pemilihan legislatif. Mana nama-nama yang layak jual untuk menambah suara Megawati walaupun yang memperoleh respon terkuat masih Sultan,” tegasnya.

Diakui Tjahjo hubungan Mega dengan Sultan sendiri selama ini cukup baik. Bahkan hubungan keduanya sudah seperti kakak beradik. ”Sultan lahir di Yogya, dan Mbak Mega juga lahir di Yogya sehingga untuk visi Indonesia kedepan saya kira akan sangat cocok,” paparnya.

Tapi bagaimanapun kata dia, ini baru merupakan gelagat politik saja. Karena Sultan hingga saat ini belum memiliki partai. Walaupun Sultan di Golkar tetapi Sultan bukan Ketua partai berlambang beringin tersebut.

Ditanya terkait dukungan PDIP terhadap Sultan, Tjahjo mengatakan DPD PDIP DIY yang secara  resmi telah menyatakan siap menerima Sultan untuk dipasangkan dengan Megawati dalam Pilpres mendatang sebagai calon wakil presiden dari partai itu.

Sementara itu Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dirinya memang telah bertemu dengan Megawati saat peluncuran buku Ketua Umum DPP PDIP tersebut beberapa hari lalu di Jakarta. Namun menurut Sultan dirinya belum berdialog dengan Megawati terkait hal tersebut. ***

JAKARTA — Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap selama ini Indonesia memakai paradigma yang salah dalam memaknai otonomi daerah. Menurutnya, gagasan otonomi daerah bukan untuk menghapuskan sistem orde baru yang sentralistik, tetapi untuk menghadapi tantangan globalisasi.

“Otonomi daerah ini harus jadi strategi baru menghadapi tantangan global,” ujar Sultan dalam Forum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mendengar, Jumat malam (12/12/2008). Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk membangun wilayahnya.

Sehingga nantinya, kata dia, masyarakat Indonesia akan berubah, dari yang sebelumnya bercorak tradisional akan menjadi masyarakat lokal. “Kemudian lama-kelamaan akan menjadi masyarakat global, civil society,” kata Sultan.

Yang terjadi saat ini, menurut Sultan, pemerintah pusat bukan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, melainkan memberikan urusan. Sehingga, kata dia, seringkali birokrasi pemerintahan di daerah belum siap menangani urusan-urusan yang dibebankan pusat tersebut.

Dalam otonomi daerah yang bervisi global, kata Sultan, mayoritas maupun minoritas akan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi kepada negara, begitu juga sebaliknya. Negara harus berlaku adil terhadap semua agama, semua ras, semua suku, serta semua etnis.

“Keadilan inilah yang belum terlihat pada pemerintahan kita,’ kata Sultan. Negara dipandangnya sering memihak kepada suatu golongan atau suatu daerah saja.

Oleh karena itu, sebaiknya otonomi daerah mendasarkan diri pada sumpah pemuda, bukan sumpah palapa. Karena, kata dia, sumpah pemuda merupakan wujud kesadaran pemuda dari berbagai macam etnis di Indonesia untuk bersatu.

Sementara sumpah palapa, menurut dia, merepresentasikan kekuasaan sentralistik, karena Patih Gadjah Mada saat itu mendeklarasikan persatuan di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit.

Karena paradigmanya belum berubah dari sentralistik, kemudian muncul kecemburuan sosial yang terjadi di berbagai tempat. Hal inilah yang menurutnya dapat menyebabkan tindakan-tindakan seperti separatisme dan disintegrasi sosial.

Beragamnya budaya di Indonesia, diakuinya memang rawan menimbulkan konflik horizontal. Oleh karena itu, kata dia, negara harus mengambil peranan penting dalam proses mediasi jika terjadi konflik. “Negara jangan mendiamkan saja konflik yang terjadi, karena itu berarti memberikan peluang rakyat terus berkelahi,” katanya.

Ia mencontohkan, konflik yang disebabkan lebarnya gap antara golongan kaya dan miskin. Menurut Sultan, negara harus memiliki konsep yang jelas dalam memperlakukan kedua golongan itu.

Hal ini dilakukan supaya negara tidak terkesan mementingkan golongan kaya saja. “Bagi golongan menengah ke atas, sebaiknya cukup diberikan regulasi saja,” ujarnya.

Akan tetapi, bagi golongan bawah atau miskin, negara harus mendorong mereka agar tumbuh berkembang, serta memberdayakan mereka, misal dengan membuka lapangan pekerjaan. “Tidak sampai disitu, negara harus juga mem-back up mereka dalam pertumbuhannya,” tutur Sultan.

Calon presiden dari Yogyakarta ini mengungkapkan visinya tersebut dilatar belakangi oleh kesadaran sebagai seseorang yang dilahirkan di negara yang multikultural. ‘Dengan Bhineka Tunggal Ika, kita akan menghadapi tantangan globalisasi. Untuk menghadapinya dibutuhkan rakyat yang maju, rakyat yang sejahtera, serta pemerintahan yang capable,” katanya. ***