Komersialisasi politik sebagai akibat dari politik advertensi dan manipulasi demokrasi sebagai implikasi politik survei mengakibatkan timbulnya kesenjangan hubungan rakyat dengan negara. Kesenjangan tersebut berakibat pula pada melemahnya posisi tawar rakyat dalam proses politik. Sehingga, diperlukan gerakan nasional dekomersialisasi
politik dan mengembalikan politik menjadi arena rakyat untuk membuat kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat memperbaiki nasib dan masa depan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Sekjen DPP Merti Nusantara, Bondan Nusantara, Kamis (8/1/2009) di Sekretariat Merti Nusantara, Jalan Mangkuyudan No. X Yogyakarta. Ditambahkannya, sebagai upaya membuka
lebat-lebar hak rakyat dalam menentukan pilihannya jauh lebih baik jika dilakukan dengan gerakan nasional.
“Kalau dalam memilih anggota legislatif rakyat sudah kehilangan haknya untuk ikut menentukan calon, maka dalam menentukan siapa calon presiden yang layak masuk dalam bursa pilpres, seyogyanya dikembalikan
sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Untuk ini dibutuhkan sikap legawa, ikhlas dari para pemimpin nasional. Kami percaya bahwa partai politik semakin memiliki kematangan dan semakin mampu menangkap apa yang menjadi aspirasi rakyat,” kata Bondan Nusantara.
Menurut Bondan, politik yang mahal sebagai akibat komersialisasi politik harus digantikan dengan politik yang murah. Politik yang elitis harus digantikan dengan politik yang merakyat. Yakni, politik yang ramah pada aspirasi, prakarsa, dan kreativitas rakyat. Selain itu, diperlukan gerakan nasional untuk mengembalikan jiwa “republik” kepada masyarakat. Mengingat, negara adalah milik rakyat. Namun, ironisnya yang terjadi saat ini rakyat tidak memiliki kedaulatan di negeri sendiri.
Keterlibatan rakyat dalam membentuk, menata, dan menjalankan negara, harus dikembalikan agar rakyat tidak
lagi sekedar menjadi angka dalam proyek survei yang manipulatif. Wajah politik yang komersial tercermin dari merebaknya politik advertensi.
Globalisasi industri kampanye telah menjadikan politik bukan sebagai arena rakyat, melainkan arena pemodal. Akibatnya, rakyat tidak ubahnya seperti batang statistik, yang dijadikan sasaran survei dan ditampilkan secara matematis. Politik tidak ubahnya sebagai angka dengan mengabaikan nilai humanisme rakyat sebagai manusia.
“Bisa dibayangkan yang akan terjadi di masa depan. Kalau arena politik dikuasai kalangan the haves. Kreativitas politik ala rakyat, keswadayaan, kegotongroyongan, dan mobilisasi sumberdaya publik, menjadi barang aneh. Sebaliknya, yang populer adalah politik yang digerakkan oleh pemilik kapital. Rakyat tidak pernah terlibat aktif dan hanya diundang ketika hari coblosan datang,” ucap Bondan. ***
Posted on January 9, 2009
0